Gaji dan Tugas Panwaslu Desa, Panwaslu TPS, dan Pantarlih Pemilu 2024

FOKUS KARIR – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14-15 Februari 2024. Pemilu ini akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota. Untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, dibutuhkan pengawasan yang efektif dan independen dari berbagai pihak. Salah satu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat permanen dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas Pemilu. Bawaslu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Bawaslu RI di tingkat pusat, Bawaslu Provinsi di tingkat provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwaslu Desa) di tingkat kelurahan/desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) di tingkat TPS. Selain itu, ada juga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih di setiap TPS.

Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai gaji dan tugas dari Panwaslu Desa, Panwas TPS, dan Pantarlih Pemilu 2024. Berapa gaji yang mereka terima? Apa saja tugas dan tanggung jawab mereka? Bagaimana cara mendaftar menjadi salah satu dari mereka? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024

Panwaslu Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa/kelurahan. Panwaslu Desa terdiri dari tiga orang anggota yang dipilih melalui seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, dan tes kesehatan. Masa kerja Panwaslu Desa dimulai sejak dilantik pada bulan Februari 2023 hingga berakhirnya tahapan Pemilu pada bulan April 2024.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022 tentang Penetapan Besaran Honorarium Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023-2024, gaji Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 adalah sebesar Rp1.100.000 per bulan. Gaji ini diberikan selama masa kerja Panwaslu Desa berlangsung. Selain gaji bulanan, Panwaslu Desa juga mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp300.000 per bulan.

Tugas Panwaslu Desa Pemilu 2024

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Proses Pelaksanaan Perekrutan dan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tugas Panwaslu Desa adalah sebagai berikut:

Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat.
Menerima laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat atau sumber lainnya.
Melakukan klarifikasi terhadap laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
Menindaklanjuti laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan kewenangannya.
Melaporkan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu kepada Panwascam secara berkala atau sesuai kebutuhan.
Melakukan koordinasi dengan Panwas TPS dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kelurahan/desa.
Melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan di wilayah kelurahan/desa.
Melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan data pemilih dan daftar pemilih di wilayah kelurahan/desa.
Melakukan pengawasan terhadap proses kampanye Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
Melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
Melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih di wilayah kelurahan/desa.

Gaji Panwas TPS Pemilu 2024

Panwas TPS adalah petugas yang diangkat oleh Panwascam untuk mengawasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Panwas TPS berjumlah satu orang untuk setiap TPS. Masa kerja Panwas TPS dimulai sejak dilantik pada bulan Januari 2024 hingga berakhirnya tahapan Pemilu pada bulan April 2024.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022, gaji Panwas TPS untuk Pemilu 2024 adalah sebesar Rp750.000 per bulan. Gaji ini diberikan selama masa kerja Panwas TPS berlangsung. Selain gaji bulanan, Panwas TPS juga mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp300.000 per bulan.

Tugas Panwas TPS Pemilu 2024

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Proses Pelaksanaan Perekrutan dan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tugas Panwas TPS adalah sebagai berikut:

Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di TPS.
Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Melakukan koordinasi dengan KPPS, Pantarlih, saksi, dan pihak terkait lainnya di TPS.
Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat di TPS.
Menerima laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat atau sumber lainnya di TPS.
Melakukan klarifikasi terhadap laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu di TPS.
Menindaklanjuti laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan kewenangannya di TPS.
Melaporkan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Desa secara berkala atau sesuai kebutuhan.
Melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat TPS.

Gaji Pantarlih Pemilu 2024

Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di setiap TPS. Pantarlih berjumlah satu orang untuk setiap TPS. Masa kerja Pantarlih dimulai sejak dilantik pada bulan Februari 2023 hingga selesai melakukan pemutakhiran data pemilih pada bulan Maret 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022, gaji Pantarlih untuk Pemilu 2024 adalah sebesar Rp500.000 per bulan. Gaji ini diberikan selama masa kerja Pantarlih berlangsung. Selain gaji bulanan, Pantarlih juga mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp300.000 per bulan.

Tugas Pantarlih Pemilu 2024

Menurut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, tugas Pantarlih adalah sebagai berikut:

Melakukan verifikasi dan validasi data pemilih yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di setiap TPS dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Melakukan perekaman data pemilih baru, pemilih pindah datang, pemilih pindah pergi, pemilih meninggal, dan pemilih ganda dengan menggunakan Sidalih.
Melakukan pengecekan ulang data pemilih yang sudah direkam dengan menggunakan Sidalih.
Melakukan koordinasi dengan KPPS, Panwas TPS, Panwaslu Desa, dan pihak terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran data pemilih.
Melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Strategi Pengawasan Pemilu 2024

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu telah merumuskan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu di semua tingkatan. Berikut adalah beberapa strategi pengawasan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Bawaslu:

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu melalui pelatihan, bimbingan, dan supervisi yang berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pengawas Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan fasilitasi yang efektif dan inklusif.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan Pemilu melalui pengembangan aplikasi, sistem informasi, media sosial, dan sarana lainnya yang memudahkan akses, interaksi, dan transparansi informasi.
Meningkatkan kualitas dan kecepatan penanganan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang sederhana, cepat, tepat, akuntabel, dan berkeadilan.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum pengawasan Pemilu melalui penyusunan peraturan, pedoman, standar operasional prosedur, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lapangan.

Masa Kerja Panwaslu Desa 2024

Masa kerja Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 adalah sejak dilantik pada bulan Februari 2023 hingga berakhirnya tahapan Pemilu pada bulan April 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa masa kerja Panwaslu Desa dimulai sejak dilantik oleh Bawaslu Provinsi setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Masa kerja Panwaslu Desa ini lebih lama dibandingkan dengan masa kerja Panwas TPS dan Pantarlih yang hanya berlangsung selama beberapa bulan. Hal ini karena Panwaslu Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas dan kompleks dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa. Panwaslu Desa harus mengawasi semua tahapan Pemilu mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, hingga penyelesaian sengketa Pemilu.

Visi Misi Panwaslu Desa 2024

Visi dan misi Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Visi: Menjadi pengawas Pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah kelurahan/desa.
Misi:
- Melaksanakan pengawasan Pemilu secara komprehensif, proporsional, dan partisipatif di wilayah kelurahan/desa.
- Menegakkan hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan pelanggaran Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
- Membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah kelurahan/desa.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu melalui pelatihan, bimbingan, dan supervisi yang berkelanjutan di wilayah kelurahan/desa.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.

Kesimpulan

Pengawasan Pemilu 2024 merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Untuk itu, dibutuhkan pengawas Pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas di semua tingkatan. Salah satu tingkatan pengawas Pemilu adalah Panwaslu Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.

Panwaslu Desa terdiri dari tiga orang anggota yang dipilih melalui seleksi yang ketat. Masa kerja Panwaslu Desa dimulai sejak dilantik pada bulan Februari 2023 hingga berakhirnya tahapan Pemilu pada bulan April 2024. Gaji Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 adalah sebesar Rp1.100.000 per bulan ditambah tunjangan transportasi sebesar Rp300.000 per bulan.

Tugas Panwaslu Desa sangat luas dan kompleks. Panwaslu Desa harus mengawasi semua tahapan Pemilu mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, hingga penyelesaian sengketa Pemilu. Panwaslu Desa juga harus melakukan koordinasi dengan Panwas TPS, Pantarlih, KPPS, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Strategi pengawasan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh Panwaslu Desa antara lain adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu melalui pelatihan, bimbingan, dan supervisi yang berkelanjutan; meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pengawas Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan fasilitasi yang efektif dan inklusif; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan Pemilu melalui pengembangan aplikasi, sistem informasi, media sosial, dan sarana lainnya yang memudahkan akses, interaksi, dan transparansi informasi; meningkatkan kualitas dan kecepatan penanganan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang sederhana, cepat tepat, akuntabel, dan berkeadilan; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum pengawasan Pemilu melalui penyusunan peraturan, pedoman, standar operasional prosedur, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan lapangan.

Visi dan misi Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 adalah menjadi pengawas Pemilu yang profesional, independen, dan berintegritas dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di wilayah kelurahan/desa. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Panwaslu Desa harus melaksanakan pengawasan Pemilu secara komprehensif, proporsional, dan partisipatif; menegakkan hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan pelanggaran Pemilu; membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya; meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas Pemilu; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan Pemilu.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan seputar Panwaslu Desa, Panwas TPS, dan Pantarlih Pemilu 2024:

Bagaimana cara mendaftar menjadi Panwaslu Desa, Panwas TPS, atau Pantarlih?

Untuk mendaftar menjadi Panwaslu Desa, Panwas TPS, atau Pantarlih, Anda harus memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kompetensi yang ditetapkan oleh Bawaslu atau KPU. Anda juga harus mengikuti proses seleksi yang meliputi tes tertulis, tes wawancara, tes kesehatan, dan tes psikologi. Anda dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses seleksi di website resmi Bawaslu atau KPU.

Apa saja hak dan kewajiban Panwaslu Desa, Panwas TPS, atau Pantarlih?

Hak dan kewajiban Panwaslu Desa, Panwas TPS, atau Pantarlih adalah sebagai berikut:

Hak:
- Mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mendapatkan perlindungan hukum dari Bawaslu atau KPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mendapatkan fasilitas kerja yang memadai dari Bawaslu atau KPU.
- Mendapatkan bimbingan, supervisi, dan evaluasi dari Bawaslu atau KPU.
- Mendapatkan sertifikat pengawas Pemilu dari Bawaslu atau KPU.
Kewajiban:
- Melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.
- Menjaga integritas, profesionalisme, independensi, netralitas, dan objektivitas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
- Menjaga kerahasiaan data pemilih dan dokumen Pemilu yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya.
- Menjaga kerjasama yang baik dengan penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu atau KPU secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Bagaimana cara melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu?

Jika Anda mengetahui atau menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau TPS Anda, Anda dapat melaporkannya kepada pengawas Pemilu terdekat. Anda dapat menghubungi Panwaslu Desa atau Panwas TPS di nomor telepon yang tercantum di papan informasi di kantor kelurahan/desa atau TPS. Anda juga dapat melaporkannya melalui aplikasi Pengawasan Pemilu (Waslu) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Anda dapat mengirimkan laporan Anda dengan menyertakan bukti berupa foto, video, audio, atau dokumen yang relevan. Anda juga dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu secara langsung ke Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu RI.

Bagaimana cara mengetahui hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu?

Anda dapat mengetahui hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan melalui website resmi Bawaslu. Di website ini, Anda dapat mengakses informasi mengenai laporan atau temuan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, hasil klarifikasi, hasil penindakan, hasil penyelesaian sengketa, dan produk hukum pengawasan Pemilu. Anda juga dapat mengikuti perkembangan pengawasan Pemilu melalui media sosial resmi Bawaslu di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.