Kenapa Palestina dan Israel Berperang?

Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu isu yang paling rumit dan berkepanjangan di dunia. Sudah lebih dari 70 tahun, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, baik secara militer maupun diplomasi, untuk memperebutkan tanah yang sama. Namun, apa sebenarnya penyebab dan akar masalah dari konflik ini? Bagaimana sejarah dan perkembangan konflik ini? Dan apa solusi yang mungkin untuk mengakhiri konflik ini?

Dalam artikel ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengulas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel, yaitu:

Latar belakang historis dan geografis konflik Palestina-Israel
Faktor-faktor yang memicu dan memperparah konflik Palestina-Israel
Dampak-dampak konflik Palestina-Israel bagi kedua belah pihak dan dunia internasional
Upaya-upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel dan tantangan-tantangannya

Daftar Isi

Latar Belakang Historis dan Geografis Konflik Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel bermula dari klaim atas tanah yang sama, yaitu wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, serta menjadi tempat suci bagi tiga agama monoteis besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam.

Sebelum abad ke-20, wilayah ini dikenal sebagai Palestina, dan merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Penduduknya mayoritas beragama Islam, dengan minoritas Yahudi dan Kristen. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menyatakan dukungan Inggris untuk pembentukan “tanah air nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dipicu oleh gerakan Zionis, yaitu gerakan nasionalis Yahudi yang ingin mendirikan negara Yahudi di tanah leluhur mereka.

Pada tahun 1920, setelah Perang Dunia I berakhir, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina. Namun, Inggris menghadapi tantangan besar untuk memenuhi janjinya kepada bangsa Yahudi, sekaligus menjaga kepentingan dan hak-hak penduduk Arab di Palestina. Selama beberapa dekade, terjadi banyak bentrokan dan pemberontakan antara Yahudi dan Arab di Palestina, yang semakin memanas seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut.

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara merdeka, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab, yang merasa tidak adil karena mereka harus melepaskan sebagian besar tanah mereka kepada orang-orang asing. Rencana ini juga tidak mempertimbangkan hak-hak warga Palestina yang tinggal di wilayah yang dialokasikan untuk negara Yahudi.

Pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum mandat Inggris berakhir, para pemimpin Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Hal ini memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Perang ini berlangsung selama satu tahun, dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949. Hasilnya, Israel berhasil mempertahankan kemerdekaannya, dan bahkan menguasai lebih banyak wilayah daripada yang diberikan oleh rencana PBB. Sementara itu, wilayah Palestina yang tersisa dibagi menjadi dua bagian: Tepi Barat (West Bank), yang dikuasai oleh Yordania; dan Jalur Gaza (Gaza Strip), yang dikuasai oleh Mesir.

Perang ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar, yaitu pengungsian sekitar 700.000 warga Palestina dari rumah-rumah mereka, baik karena dipaksa oleh pasukan Israel, maupun karena ketakutan dan kebingungan. Sebagian besar pengungsi Palestina tidak dapat kembali ke rumah mereka, dan hidup dalam kondisi miskin dan sengsara di kamp-kamp pengungsian di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Mereka juga tidak mendapatkan kewarganegaraan atau hak-hak sipil dari negara-negara tempat mereka tinggal. Hingga saat ini, jumlah pengungsi Palestina dan keturunan mereka mencapai sekitar 5 juta orang.

Faktor-Faktor yang Memicu dan Memperparah Konflik Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel tidak berhenti pada tahun 1949. Sejak saat itu, terjadi beberapa perang dan konflik lain antara Israel dan negara-negara Arab, serta antara Israel dan kelompok-kelompok militan Palestina. Beberapa perang dan konflik yang paling penting adalah:

Perang Suez (1956), ketika Israel, Inggris, dan Prancis menyerang Mesir untuk merebut kembali Terusan Suez yang dinasionalisasi oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Perang ini berakhir dengan tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memaksa Israel untuk mundur dari Sinai.
Perang Enam Hari (1967), ketika Israel menyerang Mesir, Suriah, dan Yordania secara preventif, karena merasa terancam oleh persiapan perang dari negara-negara Arab tersebut. Perang ini berakhir dengan kemenangan mutlak Israel, yang berhasil merebut Sinai dari Mesir, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, dan Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Perang ini juga menyebabkan pengungsian lebih dari 300.000 warga Palestina dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Perang Yom Kippur (1973), ketika Mesir dan Suriah menyerang Israel secara mendadak pada hari raya Yahudi Yom Kippur, untuk merebut kembali wilayah yang hilang pada tahun 1967. Perang ini berlangsung selama tiga minggu, dan berakhir dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ini mengakibatkan korban jiwa yang besar di kedua belah pihak, dan menimbulkan krisis minyak global.
Intifadhah Pertama (1987-1993), ketika warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza melakukan pemberontakan sipil melawan pendudukan Israel. Intifadhah ini dipimpin oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Intifadhah ini berakhir dengan Kesepakatan Oslo (1993), yang merupakan perjanjian damai antara Israel dan PLO, yang mengakui hak-hak Palestina untuk otonomi terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Intifadhah Kedua (2000-2005), ketika warga Palestina kembali melakukan pemberontakan melawan Israel, karena merasa kecewa dengan pelaksanaan Kesepakatan Oslo. Intifadhah ini lebih keras dan lebih berdarah daripada intifadhah pertama, karena melibatkan serangan bom bunuh diri oleh kelompok-kelompok militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Intifadhah ini berakhir dengan Rencana Jalan Menuju Perdamaian (2003), yang merupakan inisiatif internasional untuk mengakhiri konflik dengan menerapkan solusi dua negara.
Perang Lebanon Kedua (2006), ketika Israel menyerang Lebanon untuk menghentikan serangan roket oleh kelompok militan Syiah Hizbullah, yang didukung oleh Iran dan Suriah. Perang ini berlangsung selama 34 hari, dan berakhir dengan gencatan senjata yang disponsori oleh PBB. Perang ini menyebabkan kerusakan besar di Lebanon, serta korban jiwa di kedua belah pihak.
Perang Gaza (2008-2009, 2012, 2014, 2021), ketika Israel menyerang Jalur Gaza untuk menghentikan serangan roket oleh Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007. Perang-perang ini berlangsung selama beberapa minggu, dan berakhir dengan gencatan senjata yang tidak resmi. Perang-perang ini menyebabkan korban jiwa dan luka-luka yang besar di kalangan warga sipil Palestina, serta kerusakan infrastruktur dan kemanusiaan yang parah di Jalur Gaza.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa faktor yang memicu dan memperparah konflik Palestina-Israel, yaitu:

Klaim historis dan agama atas tanah yang sama, yang membuat kedua belah pihak merasa berhak dan tidak mau mengalah.
Campur tangan dan dukungan dari negara-negara asing, terutama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, Iran, dan Suriah, yang memiliki kepentingan politik dan strategis di wilayah tersebut.
Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap warga Palestina, baik oleh Israel maupun oleh negara-negara Arab lainnya, yang membuat mereka merasa tertindas dan tidak memiliki masa depan.
Kekerasan dan terorisme oleh kelompok-kelompok militan Palestina, terutama Hamas dan Jihad Islam, yang menggunakan cara-cara ekstrem untuk melawan Israel dan mengganggu proses perdamaian.
Ketidakpercayaan dan ketegangan antara para pemimpin Palestina dan Israel, yang sering kali gagal mencapai kesepakatan damai atau melanggar komitmen yang sudah dibuat.

Dampak-Dampak Konflik Palestina-Israel bagi Kedua Belah Pihak dan Dunia Internasional

Konflik Palestina-Israel tidak hanya berdampak bagi kedua belah pihak yang terlibat langsung, tetapi juga bagi dunia internasional. Beberapa dampak yang dapat kita lihat adalah:

Korban jiwa dan luka-luka yang besar di kedua belah pihak, terutama di kalangan warga sipil Palestina, yang sering kali menjadi korban dari serangan udara, roket, bom bunuh diri, penembakan, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Menurut data dari PBB, sejak tahun 2000 hingga 2020, lebih dari 10.000 orang Palestina dan lebih dari 1.000 orang Israel tewas akibat konflik ini. Jumlah ini belum termasuk korban jiwa dari perang Gaza tahun 2021, yang diperkirakan mencapai lebih dari 250 orang Palestina dan lebih dari 10 orang Israel.
Kerusakan infrastruktur dan kemanusiaan yang parah di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza, yang menjadi sasaran utama dari serangan Israel. Menurut data dari PBB, sejak tahun 2000 hingga 2020, lebih dari 100.000 rumah Palestina rusak atau hancur akibat konflik ini. Jumlah ini belum termasuk kerusakan rumah dari perang Gaza tahun 2021, yang diperkirakan mencapai lebih dari 17.000 rumah Palestina. Selain itu, konflik ini juga menyebabkan krisis air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pangan, dan pekerjaan bagi warga Palestina.
Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis dan meluas di wilayah Palestina oleh Israel. Menurut laporan dari Amnesty International, Israel melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap warga Palestina, seperti pembunuhan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penghancuran properti sipil tanpa alasan militer sah, pembatasan kebebasan bergerak dan berekspresi, diskriminasi rasial dan agama, serta penolakan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Laporan ini juga menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina.
Ancaman keamanan dan stabilitas regional dan global akibat konflik Palestina-Israel. Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dan permusuhan antara Israel dan negara-negara Arab, tetapi juga memicu radikalisme dan ekstremisme di kalangan kelompok-kelompok Islam, yang menganggap konflik ini sebagai perang agama antara Islam dan Yahudi. Konflik ini juga berpotensi memicu perang nuklir, mengingat Israel memiliki senjata nuklir yang tidak diakui oleh dunia internasional, dan Iran memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir yang ditentang oleh Israel dan Amerika Serikat.
Kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi kedua belah pihak akibat konflik Palestina-Israel. Konflik ini tidak hanya menghabiskan biaya militer yang besar bagi kedua belah pihak, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial mereka. Menurut data dari Bank Dunia, sejak tahun 2000 hingga 2020, konflik ini menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 16,7 miliar dolar AS bagi Palestina dan 16,5 miliar dolar AS bagi Israel. Jumlah ini belum termasuk kerugian ekonomi dari perang Gaza tahun 2021, yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta dolar AS bagi Palestina dan lebih dari 200 juta dolar AS bagi Israel. Selain itu, konflik ini juga menyebabkan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, trauma, dan kebencian di kalangan masyarakat kedua belah pihak.

Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik Palestina-Israel dan Tantangan-Tantangannya

Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik yang paling sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan banyak faktor yang kompleks dan sensitif. Namun, bukan berarti tidak ada harapan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. Sejak tahun 1948 hingga sekarang, telah ada banyak upaya-upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa upaya-upaya yang paling penting adalah:

Resolusi PBB Nomor 181 (1947), yang mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara merdeka, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Rencana ini diterima oleh para pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab.
Resolusi PBB Nomor 242 (1967), yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki pada tahun 1967, pengakuan atas kedaulatan dan integritas teritorial semua negara di wilayah tersebut, serta penyelesaian masalah pengungsi Palestina secara adil. Resolusi ini menjadi dasar bagi banyak perjanjian damai antara Israel dan negara-negara Arab.
Kesepakatan Camp David (1978), yang merupakan perjanjian damai antara Israel dan Mesir, yang disponsori oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Perjanjian ini mengakhiri perang antara kedua negara, dan menyepakati normalisasi hubungan diplomatik antara mereka. Perjanjian ini juga menyepakati otonomi terbatas bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Kesepakatan Oslo (1993), yang merupakan perjanjian damai antara Israel dan PLO, yang disponsori oleh Perdana Menteri Norwegia Yitzhak Rabin. Perjanjian ini mengakui hak-hak Palestina untuk otonomi terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai lembaga pemerintahan sementara bagi warga Palestina. Perjanjian ini juga menyepakati kerjasama ekonomi, keamanan, dan sosial antara kedua belah pihak.
Rencana Jalan Menuju Perdamaian (2003), yang merupakan inisiatif internasional untuk mengakhiri konflik dengan menerapkan solusi dua negara, yaitu solusi yang mengakui hak-hak kedua belah pihak untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat, dengan batas-batas yang aman dan diakui, serta dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama. Rencana ini disusun oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB, yang dikenal sebagai Kuartet. Rencana ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:
Tahap pertama (2003-2004), yang menuntut penghentian kekerasan dan terorisme oleh kedua belah pihak, pembentukan lembaga-lembaga demokratis dan transparan oleh PNA, penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina, dan penarikan Israel dari beberapa wilayah Palestina.
Tahap kedua (2004-2005), yang menuntut pembentukan negara Palestina sementara dengan batas-batas sementara, berdasarkan Resolusi PBB Nomor 242 dan 338. Tahap ini juga menuntut pembukaan negosiasi antara kedua belah pihak tentang status akhir wilayah Palestina, termasuk masalah Yerusalem, pengungsi, perbatasan, keamanan, dan air.
Tahap ketiga (2005-2006), yang menuntut penyelesaian konflik dengan mencapai kesepakatan damai komprehensif antara kedua belah pihak, yang mengakhiri pendudukan Israel dan mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh dunia internasional.
Inisiatif Damai Arab (2002), yang merupakan usulan damai dari Liga Arab, yang disponsori oleh Raja Abdullah dari Arab Saudi. Inisiatif ini menawarkan normalisasi hubungan antara Israel dan semua negara Arab, jika Israel bersedia menarik diri dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967, menerima solusi dua negara dengan batas-batas tahun 1967, dan menemukan solusi adil bagi masalah pengungsi Palestina. Inisiatif ini diterima oleh PLO, tetapi ditolak oleh Israel.
Konferensi Annapolis (2007), yang merupakan konferensi perdamaian internasional yang disponsori oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Konferensi ini dihadiri oleh Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Presiden PNA Mahmoud Abbas, serta perwakilan dari lebih dari 40 negara dan organisasi internasional. Konferensi ini bertujuan untuk melanjutkan proses negosiasi antara kedua belah pihak tentang status akhir wilayah Palestina, serta untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kelembagaan Palestina.
Rencana Perdamaian Trump (2020), yang merupakan rencana perdamaian yang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana ini diumumkan oleh Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tanpa melibatkan perwakilan dari PNA atau negara-negara Arab lainnya. Rencana ini mengusulkan solusi dua negara dengan syarat-syarat yang sangat menguntungkan Israel, seperti:
- Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota tunggal Israel
- Mengizinkan Israel untuk menguasai sebagian besar Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan dan semua permukiman Yahudi
- Mengharuskan Palestina untuk melepaskan klaim atas pengungsi Palestina
- Mengharuskan Palestina untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi
- Mengharuskan Palestina untuk menerima batas-batas yang tidak berkesinambungan dan tidak berdaulat
- Mengharuskan Palestina untuk memenuhi syarat-syarat ketat terkait keamanan, demokrasi, hak asasi manusia, dan anti-terorisme

Rencana ini ditolak mentah-mentah oleh PNA dan sebagian besar negara-negara Arab, serta dikritik oleh banyak organisasi internasional dan hak asasi manusia.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa upaya-upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel, tetapi juga ada banyak tantangan-tantangan yang menghadangnya, yaitu:

Kurangnya kesetaraan dan keseimbangan antara kedua belah pihak, yang membuat proses negosiasi menjadi tidak adil dan tidak efektif. Israel memiliki kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada Palestina, serta dukungan kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Sementara itu, Palestina memiliki lembaga-lembaga yang lemah, terpecah-belah, dan korup, serta dukungan yang kurang dari negara-negara Arab dan Islam lainnya.
Kurangnya kepercayaan dan komitmen antara kedua belah pihak, yang membuat proses perdamaian menjadi tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Kedua belah pihak sering kali mengabaikan atau melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat, serta melakukan tindakan-tindakan provokatif yang merusak suasana perdamaian. Kedua belah pihak juga sering kali berganti-ganti pemimpin, yang membuat proses perdamaian menjadi tidak stabil dan tidak kontinu.
Kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat kedua belah pihak, yang membuat proses perdamaian menjadi tidak populer dan tidak demokratis. Kedua belah pihak sering kali tidak melibatkan masyarakat dalam proses perdamaian, atau bahkan menyembunyikan informasi-informasi penting dari masyarakat. Kedua belah pihak juga menghadapi tekanan dan penolakan dari kelompok-kelompok ekstremis dan nasionalis di dalam negeri mereka, yang menentang setiap bentuk kompromi atau konsesi dengan pihak lawan.
Kurangnya koordinasi dan konsistensi dari pihak-pihak ketiga, yang membuat proses perdamaian menjadi tidak sejalan dan tidak sinkron. Pihak-pihak ketiga, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, PBB, Liga Arab, dan negara-negara lainnya, sering kali memiliki agenda dan kepentingan sendiri-sendiri dalam konflik ini, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan kedua belah pihak. Pihak-pihak ketiga juga sering kali berubah-ubah sikap dan strategi dalam menangani konflik ini, tergantung pada situasi politik dan keamanan global.