FOKUS BANTEN – Pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih penghargaan prestisius dalam kategori percepatan penurunan stunting. Penghargaan ini tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga menghasilkan insentif fiskal yang signifikan senilai Rp5.723.149.000 untuk tahun 2023.
Kerja Sama yang Sukses
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, secara resmi menyerahkan penghargaan ini kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar. Acara penghargaan berlangsung di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Al Muktabar, dalam kesempatan ini, mengucapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Banten. Ia menekankan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja sama semua pihak di Provinsi Banten, bukan hanya tujuan belaka.
Komitmen untuk Penanganan Stunting
“Sejatinya, penghargaan ini adalah sebuah efek dari kinerja bersama seluruh stakeholder di Provinsi Banten. Melalui berbagai program yang dilakukan, secara bersama-sama dan bergotong royong dengan sungguh-sungguh dan serius,” ungkapnya dengan rasa bangga.
Al Muktabar juga menambahkan, “Tentu jangan sampai kita berpuas diri dengan penghargaan yang diraih ini. Karena penanganan stunting harus terus digalakkan sehingga input dan output dari proses itu bisa lebih baik lagi.”
Langkah-langkah Penanganan Stunting
Pemprov Banten telah menjalankan beragam program pencegahan stunting yang mencakup tindakan preventif bagi perempuan yang akan menikah. Mereka diberikan suplemen vitamin, pendampingan kesehatan, dan edukasi yang diperlukan. Di samping itu, dalam upaya kuratif, program intervensi dilaksanakan dengan memberikan makanan bergizi tinggi seperti telur dan susu. Intervensi khusus juga dilakukan dengan pendekatan medis.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Dalam upaya promosi, Pemprov Banten terus menerus mengedukasi masyarakat bersama seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan stunting secara mandiri. Semua program ini telah dijalankan dengan baik dan terukur melalui gerakan reformasi birokrasi berdampak tematik.
Prestasi dalam Data: Penurunan Prevalensi Stunting
Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021, prevalensi stunting di Banten mencapai 24,5 persen. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut berhasil turun menjadi 20 persen atau berkurang sebanyak 4,5 persen.
Aplikasi e-dasawisma: Solusi Digital untuk Peningkatan Penanganan Stunting
Pemprov Banten bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam pengembangan aplikasi e-dasawisma untuk mempercepat penanganan stunting. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif, dengan mencatat setiap tindakan penanganan stunting berdasarkan nama dan alamat. Ini memastikan riwayat penanganan dapat diakses dengan mudah. Dengan aplikasi ini, percepatan penanganan stunting menjadi lebih spesifik.
Mendorong Kontribusi Lebih Besar
Berdasarkan data yang tersedia di aplikasi e-dasawisma, tercatat sebanyak 29.794 anak mengalami stunting. Hingga semester pertama tahun ini, sebanyak 19.055 anak telah pulih, sementara 10.739 anak masih dalam proses penanganan. Diharapkan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting dapat mencapai 12,63 persen.
Peran Pemerintah dalam Penurunan Stunting
Dalam pidatonya, Wapres KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa insentif fiskal ini diberikan sebagai pengakuan terhadap kinerja yang luar biasa dalam percepatan penurunan stunting, serta sebagai dorongan untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi.
Tantangan Masa Depan
Wapres juga menyatakan bahwa Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional. Pada tahun 2022, angka stunting pada balita di Indonesia mencapai 21,6 persen, turun dari 30,8 persen pada tahun 2018. Target pemerintah adalah mencapai angka 14 persen pada tahun 2024, yang menjadi tantangan besar.
Menghadapi Tahun Politik
Selain berhadapan dengan keterbatasan waktu dan besarnya target yang harus dicapai, pemerintah juga menghadapi tahun politik. Pergantian kepemimpinan di pusat dan daerah harus memastikan bahwa penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan.
Pesan untuk Pimpinan Daerah
“Oleh karena itu, saya meminta kepada Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah, untuk benar-benar mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas selama transisi pemerintahan,” tegas Wapres KH Ma’ruf Amin.