FOKUS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk menekan kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyalurkan cadangan beras daerah sebanyak 2.139,71 ton yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) dan Pemerintah Pusat terkait ketersediaan dan distribusi beras. Selain itu, pihaknya juga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara virtual pada 9 September 2023.
“Tadi kita mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, yang menjadi pembahasan diantaranya terkait komoditi beras. Namun secara keseluruhan inflasi di Provinsi Banten masih berada di bawah nasional,” ungkap Al Muktabar usai mengikuti rakor di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.
Dikatakan, untuk komoditi beras di sejumlah daerah terus mengalami fluktuasi harga. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi baik kepada Bulog maupun Pemerintah Pusat untuk dapat menekan kenaikan harga komoditi beras.
“Kita melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dan yang menjadi wewenang daerah kita upayakan semaksimal mungkin,” katanya.
Al Muktabar menambahkan, Bulog akan segera menyalurkan beras kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional melalui program bantuan sosial. Selain itu, Bulog juga akan menyalurkan beras ke pasar-pasar melalui kegiatan Stabilisasi Harga Pangan (SPHP).
“Mudah-mudahan dengan digelontorkan beras itu yang juga disalurkan ke Provinsi Banten dapat mempengaruhi penurunan harga beras,” harapnya.
Tidak hanya itu, kata Al Muktabar, Provinsi Banten juga memiliki cadangan beras daerah yang dapat digunakan dalam menekan kenaikan harga komoditi beras. Cadangan beras daerah tersebut akan disalurkan dalam dua tahap melalui DID.
“Untuk tahap pertama kita akan salurkan untuk 108.289 KPM setara 1.082,89 ton dan tahap kedua untuk 105.682 KPM setara dengan 1.056,82 ton beras,” jelasnya.
Sedangkan untuk Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), Provinsi Banten dialokasikan 214,99 ton. Namun, cadangan beras tersebut disimpan sebagai cadangan darurat dalam keadaan luar biasa.
“Untuk yang 214,99 ton disimpan sebagai CBPP, hal itu dapat dikeluarkan bila dalam keadaan yang mendesak akibat kejadian luar biasa,” tandasnya.
Al Muktabar menuturkan pihaknya intens melakukan komunikasi dan koordinasi baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga kepada para pedagang. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras.
“Kita juga sedang mempersiapkan sidak ke pasar fokus pada komoditi beras, dan Rakor ini kita mengikuti perkembangannya secara nasional agar kita melakukan langkah dapat tepat waktu,” pungkasnya. (ADV)