FOKUS BANTEN – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Banten terus mengokohkan upayanya dalam menangani masalah stunting dengan pendekatan multisektor dan kolaborasi lintas sektor. Angka prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan signifikan, dari 24,5 persen pada tahun sebelumnya menjadi 20 persen pada tahun 2022. Saat ini, Provinsi Banten berkomitmen untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan, yaitu 14% pada tahun 2024.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Virgojanti, mengungkapkan komitmen ini saat menghadiri acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Serang, pada Selasa (10/10/2023).
Virgojanti menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui beragam program yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Desa/Kelurahan. Total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp739.082.950.322, yang bersumber dari 20 OPD dan berbagai sumber dana seperti APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan non fisik, serta dana lainnya.
Salah satu inovasi terbaru dalam upaya penanganan stunting adalah penggunaan aplikasi e-dasawisma yang dikeluarkan oleh TP PKK Provinsi Banten. Aplikasi ini berhasil mencatat data anak yang mengalami stunting pada Februari 2023 sebanyak 29.794 anak, dengan 18.152 anak di antaranya telah pulih. Namun, masih ada 11.642 anak yang masih dalam proses penanganan.
Dalam upaya penanganan stunting, beberapa indikator telah mencapai target, seperti pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), yang menjadi yang tertinggi pertama di Indonesia dalam pemberian makanan pendamping ASI. Namun, ada juga indikator yang masih berada di bawah target, seperti skrining anemia dan program PMT Bumil KEK serta PMT gizi kurang.
Virgojanti juga menyoroti adanya 532.580 keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten, berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022.
Sementara sebagian besar indikator intervensi spesifik telah tercapai dengan baik, masih ada beberapa yang belum memenuhi target, termasuk calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah, serta sasaran yang masih perlu meningkatkan pemahaman tentang stunting di lokasi prioritas.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Yb. Satya Sananugraha, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari roadshow yang telah dilakukan sebelumnya.
Menko PMK Muhadjir Effendy bersama 19 Kementerian dan Lembaga sebelumnya telah melakukan diskusi daring dengan 33 Provinsi dan 393 Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam upaya menangani stunting.
Provinsi Banten diapresiasi karena berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, dan sebagai bentuk penghargaan, Provinsi Banten telah menerima bantuan dana insentif fiskal dari Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya penurunan stunting di daerah yang memiliki nilai absolut tinggi dan jumlah penduduk besar, seperti Provinsi Banten.
Satya berharap bahwa melalui upaya yang terus menerus seperti ini, percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten dapat terwujud, sehingga Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya penurunan angka stunting.