Politik adalah salah satu istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik di media massa, di lingkungan sosial, maupun di dunia pendidikan. Namun, apakah kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan politik? Apa saja ciri, tujuan, dan konsep politik? Bagaimana politik berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan masyarakat?
Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam tentang pengertian politik menurut para ahli dan secara umum, ciri-ciri sistem politik, tujuan politik, dan konsep politik yang berbeda-beda. Artikel ini juga akan memberikan contoh-contoh perilaku politik dalam berbagai konteks dan tingkatan.
Daftar Isi
Pengertian Politik Menurut Para Ahli dan Secara Umum
Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis adalah suatu kota yang memiliki status negara kota atau city state. Dalam polis, terdapat proses interaksi antara individu dengan individu lain untuk mencapai kebaikan bersama. Oleh karena itu, politik dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi sosial yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Secara umum, pengertian politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik juga mengacu pada cara membuat kesepakatan antar manusia agar mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara.
Selain itu, politik juga dapat diartikan sebagai segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga meliputi pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.
Berikut adalah beberapa pengertian politik menurut para ahli:
- Andrew Heywood mengartikan politik sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
- Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai proses dimana kelompok-kelompok manusia membuat keputusan-keputusan kolektif.
- Aristoteles, seorang filsuf klasik Yunani, menyatakan bahwa politik adalah ilmu tertinggi yang mengatur urusan-urusan manusia.
- Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah.
- Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa politik adalah proses penentuan tujuan-tujuan bersama masyarakat melalui penggunaan kekuasaan.
- Roger F. Soltau mengemukakan bahwa politik adalah seni atau ilmu mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat.
- Sri Sumantri mengatakan bahwa politik adalah seni atau ilmu mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- Max Weber menegaskan bahwa politik adalah usaha untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Kartini Kartolo menulis bahwa politik adalah segala hal yang berkaitan dengan perjuangan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara.
- Hans Kelsen berpendapat bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia.
- Carl Schmidt beranggapan bahwa politik adalah perbedaan antara teman dan musuh.
- Maurice Duverger berkeyakinan bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari partai-partai politik sebagai organisasi yang berperan dalam pemerintahan.
- Joyce Mitchell berpikir bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan internasional sebagai interaksi antara negara-negara dalam sistem global.
Dari berbagai pengertian politik di atas, dapat disimpulkan bahwa politik memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:
- Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak sendiri.
- Kebijakan, yaitu pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.
- Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.
- Konflik, yaitu pertentangan antara kepentingan-kepentingan yang berbeda atau bertentangan dalam masyarakat.
- Kerjasama, yaitu usaha bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama atau sejalan dalam masyarakat.
Ciri-ciri Sistem Politik
Sistem politik adalah suatu keseluruhan dari unsur-unsur politik yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu masyarakat. Sistem politik mencakup lembaga-lembaga politik, aktor-aktor politik, proses-proses politik, dan hasil-hasil politik. Sistem politik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti sistem politik demokrasi, sistem politik otoriter, sistem politik totaliter, sistem politik feodal, sistem politik monarki, sistem politik republik, dan sebagainya.
Berikut adalah beberapa ciri-ciri sistem politik:
- Sistem politik memiliki unit dan batasan, yaitu suatu wilayah geografis atau teritorial yang menjadi ruang lingkup dari sistem politik tersebut. Unit dan batasan sistem politik dapat berupa negara, provinsi, kota, desa, atau bahkan organisasi internasional.
- Sistem politik memiliki input dan output di dalamnya, yaitu tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan yang datang dari lingkungan eksternal maupun internal sistem politik. Input sistem politik dapat berupa kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, atau harapan-harapan masyarakat. Output sistem politik dapat berupa kebijakan-kebijakan, undang-undang, peraturan-peraturan, atau program-program pemerintah.
- Sistem politik memiliki tingkat diferensiasi, yaitu tingkat keragaman dan kompleksitas dari unsur-unsur politik yang ada di dalam sistem politik. Tingkat diferensiasi sistem politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran populasi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat urbanisasi, dan sebagainya.
- Sistem politik memiliki integrasi, yaitu tingkat keterpaduan dan kohesivitas dari unsur-unsur politik yang ada di dalam sistem politik. Integrasi sistem politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ideologi, nilai-nilai, norma-norma, budaya, identitas nasional, dan sebagainya.
Tujuan Politik
Tujuan politik adalah alasan atau motivasi di balik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam sistem politik. Tujuan politik dapat bersifat individual atau kolektif, jangka pendek atau jangka panjang, rasional atau irasional, eksplisit atau implisit. Tujuan politik dapat pula bersifat substantif atau prosedural.
Tujuan substantif adalah tujuan yang berkaitan dengan isi atau materi dari kebijakan publik.