SMKN 1 Rangkasbitung Siapkan Tim Khusus untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

SMKN 1 Rangkasbitung Siapkan Tim Khusus untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

FOKUS LEBAK – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rangkasbitung mendukung penuh kebijakan Permendikbudristek nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya bullying.

Kepala Sekolah SMKN 1 Rangkasbitung, H. Mukmin, mengatakan bahwa kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah sangat bagus untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak dan berdisiplin. Ia menilai bahwa kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah merupakan masalah serius yang harus segera diatasi.

“Apalagi sekarang lagi ramai bullying atau kekerasan terhadap siswa. Ini sangat merugikan bagi perkembangan mental dan prestasi siswa. Kami tidak ingin hal ini terjadi di sekolah kami,” ujar Mukmin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/10/2023).

Mukmin menambahkan bahwa pihaknya akan segera membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Tim ini akan bertugas untuk melakukan sosialisasi, edukasi, deteksi, intervensi, dan rehabilitasi terkait dengan kekerasan di lingkungan sekolah. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan Komite Cabang Dinas (KCD) wilayah Lebak untuk melaksanakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

“Kami ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa sekolah. Kami juga akan melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat dalam upaya ini. Kami berharap dengan adanya TPPK ini, tidak ada lagi kasus kekerasan di sekolah kami,” tutur Mukmin.

Sementara itu, Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 1 Rangkasbitung, Otong Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki gerakan disiplin siswa (GDS) untuk meminimalisir perilaku tidak disiplin siswa sebelum masuk sekolah. Ia menjelaskan bahwa setiap pagi, pihaknya melakukan pemeriksaan di pintu gerbang sekolah terhadap siswa atau siswi yang datang.

“Sebelum belajar, kita pantau terus di pintu gerbang sekolah terhadap siswa atau siswi. Jika ada yang melanggar aturan sekolah, seperti tidak memakai seragam, tidak membawa buku, atau membawa barang-barang terlarang, kita akan memberikan teguran disiplin. Kita juga menggunakan Electronic Record Attitude (ERA) untuk mencatat pelanggaran siswa,” kata Otong.

Otong mengatakan bahwa gerakan disiplin siswa (GDS) ini sudah berjalan dengan baik dan efektif. Ia berencana untuk mengembangkan gerakan ini sekaligus menjadi bagian dari TPPK. Ia berharap bahwa dengan adanya Permendikbudristek nomor 46 Tahun 2023, dasar hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah semakin kuat.

“Apalagi ini Permendikbudristek nomor 46 Tahun 2023, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Dasar hukumnya semakin lebih kuat. Kami berkomitmen untuk menerapkan kebijakan ini dengan baik dan benar. Kami ingin sekolah kami menjadi sekolah yang berkualitas dan berprestasi tanpa kekerasan,” pungkas Otong. (AK)