Andra Soni Minta OPD Banten Responsif ke Warga

Gubernur Banten Andra Soni

FOKUS BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh OPD cepat merespons persoalan warga saat Rapim di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin.

Intinya:

• Andra Soni minta OPD fokus pada program berdampak langsung ke masyarakat.
• Pemprov Banten diminta mendukung program MBG dan KDKMP.
• BUMD Banten ditegaskan wajib memberi kontribusi nyata ke APBD.

Rapat pimpinan di halaman Gedung Negara Provinsi Banten terasa seperti alarm pagi bagi seluruh kepala OPD. Pesannya singkat, tapi nadanya jelas: warga tidak bisa menunggu birokrasi yang berjalan sambil menghela napas.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan seluruh jajaran pemerintahan harus bergerak cepat terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat, dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni usai memimpin Rapim di Kota Serang, Senin.

Kenapa OPD Diminta Lebih Responsif?

Pemprov Banten meminta seluruh kepala OPD lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat agar pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur bisa berjalan efektif serta langsung dirasakan dampaknya oleh warga.

Andra menekankan pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan publik yang mampu memberi solusi cepat. Fokusnya tidak hanya pembangunan daerah, tetapi juga pelayanan dasar yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Andra, dua program tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di ruang pemerintahan, koordinasi kadang lebih rumit dari antrean pagi di kantor layanan. Karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menilai respons cepat harus dibarengi koordinasi lintas pemerintahan yang lebih rapi.

“Pesan Pak Gubernur Andra Soni pada saat rapim, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat," ujar Deden.

Apa yang Disorot dalam Rapim Pemprov Banten?

Selain pelayanan publik, rapat pimpinan Pemprov Banten juga menyoroti optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kinerja BUMD agar lebih akuntabel dan mampu memberi kontribusi nyata terhadap APBD Provinsi Banten.

Deden mengatakan perlu ada penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kewenangan masing-masing berjalan selaras dan komprehensif.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Banten juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Deden mengingatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bekerja secara akuntabel dan mampu memberi kontribusi nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.

“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM (PT Agrobisnis Banten Mandiri) ada BGD (PT Banten Global Development), terus ada Jamkrida (PT Penjaminan Kredit Daerah). Nah, ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” kata Deden.

Pemprov Banten saat ini memiliki empat BUMD utama yang bergerak di sektor keuangan, agrobisnis, dan pembangunan daerah.

Bank Banten bergerak di sektor layanan keuangan dan disebut menjadi identitas serta kebanggaan warga Banten. Sementara BGD bergerak di sektor infrastruktur, properti, energi, dan keuangan.

Selain itu, Jamkrida Banten berfokus pada penjaminan kredit bagi UMKM dan berbagai sektor usaha. Adapun ABM bergerak di bidang agrobisnis untuk menjaga kedaulatan pangan, stabilitas harga pangan, serta menekan inflasi di wilayah Banten.

Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim