Smart City di Banten: Banyak Aplikasi Layanan Publik, Tapi Warga Masih Ribet

Gambar Ilustrasi Warga menghadapi birokrasi manual meski layanan publik digital terus dikembangkan melalui konsep smart city.

FOKUS LIFESTYLE | Digitalisasi birokrasi dan konsep smart city terus digaungkan di berbagai daerah, termasuk di Banten. Aplikasi layanan publik bermunculan, command center dibangun megah, dan hampir semua instansi mulai memakai istilah transformasi digital.

Namun di lapangan, banyak warga masih menghadapi kenyataan lama yang tidak berubah. Sudah daftar online, upload dokumen, hingga mengisi formulir digital, ujung-ujungnya tetap diminta datang ke kantor membawa fotokopi KTP dan map kuning.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah digitalisasi birokrasi benar-benar mempermudah layanan masyarakat, atau hanya memindahkan antrean manual menjadi antrean digital?

Demam Aplikasi Layanan Publik

Hampir setiap instansi kini memiliki aplikasi sendiri. Mulai dari aplikasi pengaduan warga, administrasi desa, pelayanan kesehatan, hingga layanan perizinan.

Masalahnya, banyak aplikasi justru membuat masyarakat kebingungan karena sistem yang belum matang.

• Login rumit dan berulang
• Server sering maintenance
• Data harus diinput berkali-kali
• OTP lambat masuk
• Tetap diminta datang langsung ke kantor

Ironisnya, layanan digital tetap meminta verifikasi manual di kantor pemerintahan. Warga akhirnya harus menjalani dua proses sekaligus, online dan offline.

Smart City Bukan Sekadar Command Center

Konsep smart city sebenarnya bukan hanya soal layar monitor besar atau gedung pusat kontrol modern. Smart city yang ideal adalah sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat.

Sayangnya, banyak daerah lebih fokus pada simbol digitalisasi dibanding pembenahan sistem layanan.

Command center dibangun megah, tetapi data antarinstansi masih belum saling terhubung. Akibatnya, data warga yang sudah tersimpan di satu layanan tetap harus diinput ulang di layanan lain.

Kondisi ini membuat digitalisasi terasa setengah jalan.

3 Indikator Digitalisasi yang Benar-Benar Bermanfaat

1. Integrasi Data Antar Layanan

Dalam layanan publik digital modern, warga seharusnya cukup memiliki satu akun untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan.

• Administrasi kependudukan
• Pajak daerah
• Layanan kesehatan
• Perizinan usaha
• Pengaduan masyarakat

Namun hingga saat ini, banyak instansi masih memakai sistem berbeda yang tidak saling terhubung.

2. Transparansi dan Respons Real-Time

Banyak aplikasi pengaduan publik tersedia, tetapi laporan warga sering tidak jelas tindak lanjutnya.

Status laporan berhenti di tahap “diproses” tanpa kepastian kapan selesai. Padahal transparansi menjadi inti penting dalam digitalisasi birokrasi.

Warga ingin mengetahui apakah laporan benar-benar dikerjakan atau hanya menjadi angka statistik.

3. Kemudahan Akses untuk Semua Warga

Digitalisasi tidak akan efektif jika hanya mudah dipahami oleh kalangan tertentu.

Di sejumlah wilayah pelosok Banten, persoalan sinyal internet dan keterbatasan perangkat masih menjadi hambatan nyata.

Selain itu, banyak aplikasi pemerintah memiliki tampilan yang membingungkan dan tidak ramah pengguna.

• Menu terlalu rumit
• Proses verifikasi berlapis
• Aplikasi sering error
• Tampilan tidak sederhana

Akibatnya, masyarakat lebih memilih kembali ke layanan manual.

Baca juga; Desa Wisata Anyer-Carita Bakal Gandeng Hotel

Digitalisasi Daerah Masih Menghadapi Banyak Kendala

Di beberapa daerah, program digitalisasi desa sebenarnya mulai berjalan. Administrasi surat menyurat sudah memakai sistem online dan sebagian layanan kependudukan mulai terintegrasi.

Namun tantangan teknis masih cukup besar.

• Operator layanan terbatas
• Pelatihan SDM belum merata
• Infrastruktur internet belum stabil
• Sistem antarinstansi belum sinkron

Kondisi tersebut membuat banyak aplikasi akhirnya tidak digunakan secara maksimal. Tidak sedikit aplikasi layanan pemerintah yang hanya ramai saat peluncuran, lalu perlahan ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak praktis.

Efisiensi Pemerintahan Jadi Kunci Utama

Transformasi digital seharusnya tidak berhenti pada seremoni launching aplikasi atau pemasangan videotron besar di pusat kota.

Yang paling dibutuhkan warga adalah pelayanan yang benar-benar cepat tanpa birokrasi berulang.

Efisiensi pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan.

Digitalisasi birokrasi juga harus mulai mengubah pola kerja di internal pemerintahan. Sebab aplikasi secanggih apa pun tidak akan efektif jika mental pelayanan masih lambat dan berbelit-belit.

Smart City Harus Berdampak Nyata bagi Warga

Smart city bukan tentang siapa paling modern di media sosial atau siapa paling banyak membuat aplikasi. Smart city adalah tentang bagaimana teknologi bisa memangkas waktu, biaya, dan kerumitan yang selama ini membebani masyarakat.

Warga tentu berharap digitalisasi di daerah tidak hanya menjadi proyek pencitraan atau formalitas laporan tahunan.

Sebab masyarakat membutuhkan layanan publik digital yang benar-benar bekerja, bukan sekadar logo aplikasi di Play Store.

Digitalisasi seharusnya mempermudah warga, bukan sekadar memindahkan antrean dari loket ke layar ponsel. Punya aplikasi canggih tidak ada gunanya kalau mental birokrasinya masih zaman batu.

Menurut kalian, aplikasi layanan pemerintah mana yang paling membantu? Atau justru paling bikin emosi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.

FAQ Seputar Smart City dan Digitalisasi Layanan Publik

Apa itu smart city?

Smart city adalah konsep kota modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, transportasi, keamanan, hingga kualitas hidup masyarakat.

Kenapa layanan publik digital masih sering dikeluhkan warga?

Banyak layanan digital dinilai belum efektif karena sistem antarinstansi belum terintegrasi, aplikasi sering bermasalah, dan proses administrasi manual masih tetap diberlakukan.

Apa masalah utama digitalisasi birokrasi di daerah?

Beberapa kendala utama meliputi infrastruktur internet yang belum merata, keterbatasan SDM operator, sistem data yang tidak sinkron, dan layanan aplikasi yang belum ramah pengguna.

Apakah smart city hanya soal aplikasi dan command center?

Tidak. Smart city bukan sekadar membuat aplikasi atau membangun ruang kontrol modern. Inti smart city adalah pelayanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, dan memudahkan masyarakat.

Kenapa warga masih diminta fotokopi dokumen meski sudah daftar online?

Hal ini terjadi karena banyak sistem layanan digital belum sepenuhnya terhubung dengan database antarinstansi sehingga verifikasi manual masih dilakukan.

Apa yang membuat aplikasi layanan publik dianggap efektif?

Aplikasi layanan publik dianggap efektif jika mudah digunakan, respons cepat, minim error, transparan, dan benar-benar memangkas proses birokrasi.

Bagaimana kondisi digitalisasi layanan publik di Banten?

Digitalisasi layanan publik di Banten terus berkembang, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sinyal internet di wilayah tertentu, integrasi data yang belum optimal, dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital.

Kenapa banyak aplikasi pemerintah akhirnya jarang digunakan?

Banyak aplikasi pemerintah ditinggalkan karena proses penggunaan rumit, fitur tidak berjalan maksimal, server sering bermasalah, dan layanan tetap mengharuskan warga datang langsung ke kantor.