Andra Soni Dorong Perbaikan Tol Jakarta-Merak

Gubernur Banten Andra Soni bersama BPJT, kepolisian, dan pengelola jalan tol saat rapat koordinasi peningkatan pelayanan Tol Jakarta-Merak di Kota Tangerang Selatan, Selasa (26/5/2026).

FOKUS BANTEN - Pemprov Banten mendorong peningkatan pelayanan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol Jakarta-Tangerang serta Tangerang-Merak melalui koordinasi lintas sektor.

Intinya:

• Pemprov Banten membahas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan tol dan parkir liar.
• Penertiban kendaraan ODOL menjadi fokus menuju kebijakan zero ODOL tahun 2027.
• Perbaikan jalan, pengendalian banjir, dan peningkatan standar pelayanan terus dilakukan.

Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai mengikuti Rapat Koordinasi Pelayanan Jalan Tol Jakarta-Merak di Kantor Gubernur Banten, Kota Tangerang Selatan, Selasa (26/5/2026).

Rapat tersebut melibatkan unsur Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), DPRD Provinsi Banten, badan usaha jalan tol, kepolisian, serta pemerintah kabupaten dan kota yang dilintasi ruas tol Jakarta-Merak.

Keluhan Pengguna Tol Jadi Perhatian

Sejumlah persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut.

Mulai dari parkir liar di bahu jalan tol, kendaraan besar yang melintas di jalur kanan, hingga penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL).

"Ada beberapa isu yang kita bahas yang lahir atas keluhan masyarakat. Pertama, kaitan dengan parkir di bahu jalan dan kemudian juga pergerakan kendaraan besar yang berada di jalur kanan. Nah ini kita koordinasikan," ungkap Andra Soni.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan karena jalan tol menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Banten.

Perbaikan Jalan Tol Dipercepat

Pemprov Banten juga mendorong percepatan perbaikan di sejumlah titik jalan tol yang mengalami kerusakan maupun gangguan pelayanan lainnya.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan yang setiap hari melintasi ruas Tol Jakarta-Merak.

"Kemudian juga mengkoordinasikan perbaikan-perbaikan jalan tol dengan kondisi saat ini dan Alhamdulillah tadi dalam Rakor semua kita bahas, termasuk juga ODOL dan sebagainya," imbuhnya.

Andra Soni menegaskan meskipun pengelolaan jalan tol bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, persoalan tersebut tetap menjadi perhatian karena berdampak langsung kepada masyarakat.

"Pembahasan ini nanti kita tindak lanjuti bersama-sama. Sehingga urusan tol, walaupun bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, tapi tetap menjadi perhatian kita karena digunakan oleh masyarakat Banten," jelasnya.

Penertiban ODOL Mulai Diperkuat

Kepala BPJT Wilan Oktavian mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan pembatasan kendaraan ODOL di jalan tol mulai 1 Juni 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju penerapan zero ODOL pada Januari 2027.

"Jadi persiapan untuk zero ODOL di Januari 2027 itu harusnya dari sekarang mulai ditertibkan," ujar Wilan.

Menurutnya, kebijakan tersebut memerlukan koordinasi dengan pengelola jalan nasional maupun pemerintah daerah agar penerapannya berjalan efektif.

Antisipasi Banjir dan Tingkatkan Standar Pelayanan

BPJT bersama badan usaha jalan tol juga terus mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di ruas Tol Jakarta-Merak.

Program yang dijalankan mencakup perbaikan jalan secara masif, pengendalian genangan banjir, pengaturan antrean gerbang tol, hingga penertiban parkir liar di bahu jalan.

Saat ini terdapat sedikitnya 11 titik crossing drainase yang sedang dikaji Astra Infra Toll Road untuk dilakukan pelebaran guna mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi.

"Kita fokus memang bagaimana supaya jalan tol itu kondisi jalannya memenuhi SPM," katanya.

Bagi masyarakat Banten, peningkatan pelayanan jalan tol dinilai penting karena ruas Jakarta-Merak menjadi jalur utama yang menghubungkan kawasan industri, pusat ekonomi, pelabuhan, hingga aktivitas harian warga di Tangerang, Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang.

Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim