LSM Soroti Proyek Jalan Tani Wanasalam Lebak

LSM Soroti Proyek Jalan Tani Wanasalam Lebak

FOKUS LEBAK - LSM Banten Barometer meminta klarifikasi Dinas PUPR Banten terkait proyek jalan usaha tani di Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Intinya:

• LSM Banten Barometer menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek jalan di Wanasalam.
• Proyek bernilai Rp5,18 miliar itu dikerjakan CV Masa Agung menggunakan APBD Banten 2025.
• LSM meminta audit lapangan dan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Banten.

LSM Ajukan Klarifikasi ke Dinas PUPR Banten

LSM Banten Barometer secara resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten terkait proyek pembangunan konektivitas ruas Jalan Usaha Tani di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Surat bernomor 125/KLRF/LSM-BB/IV/2026 tertanggal 12 April 2026 itu ditandatangani Ketua Umum LSM Banten Barometer, Wahyudin Syafei.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah di Banten, khususnya wilayah Lebak selatan yang menjadi jalur aktivitas pertanian warga.

Proyek yang disoroti yakni Pembangunan Konektivitas Ruas Jalan Usaha Tani Kecamatan Wanasalam, Lebak (Binungian Bunut).

Proyek itu dilaksanakan oleh CV Masa Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp5.185.130.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Lokasi pekerjaan berada di Desa Cipeding, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Ruas jalan usaha tani di kawasan tersebut dinilai penting bagi mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian masyarakat setempat.

Apa Temuan yang Disoroti LSM?

LSM Banten Barometer menyebut ada sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi sejak Januari hingga April 2026.

Salah satu yang menjadi sorotan yakni spesifikasi teknis beton pada pekerjaan utama proyek.

Dalam dokumen kontrak disebutkan konstruksi jalan menggunakan beton struktur Fc’25 MPa. Namun di lapangan ditemukan penggunaan material paving block atau dugaan batu yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi rigid pavement.

Selain itu, kualitas material juga menjadi perhatian. Penggunaan batu belah dan agregat disebut terkesan tidak memenuhi standar, termasuk pada bagian bahu jalan.

LSM juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan pada ruas sepanjang sekitar 0,86 kilometer dibanding realisasi material yang terpasang.

Atas dasar temuan tersebut, LSM Banten Barometer meminta Dinas PUPR Provinsi Banten memberikan penjelasan resmi serta melakukan peninjauan terhadap proyek tersebut.

Terdapat tiga poin permintaan yang diajukan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten.

• Klarifikasi tertulis mengenai perubahan atau kesesuaian spesifikasi beton Fc’25 MPa dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
• Pelaksanaan audit atau peninjauan lapangan terhadap hasil pekerjaan CV Masa Agung.
• Informasi status progres pekerjaan, termasuk apakah proyek telah memasuki tahap serah terima/PHO atau masih dalam masa pemeliharaan.

Ketua Umum LSM Banten Barometer, Wahyudin Syafei, menegaskan langkah klarifikasi dilakukan untuk mendorong transparansi pembangunan daerah.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara perlu diawasi agar kualitas pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap Dinas PUPR Provinsi Banten dapat memberikan tanggapan demi terwujudnya transparansi dan kualitas pembangunan yang maksimal bagi masyarakat Wanasalam,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Surat klarifikasi itu juga ditembuskan kepada BPK RI Perwakilan Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, serta Gubernur Banten.

Penulis: Habudin
Editor: Ibrahim