TAPD Kabupaten Serang Kawal Serapan Anggaran OPD

Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana saat memberikan keterangan terkait pengawasan realisasi anggaran OPD dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemkab Serang.

FOKUS SERANG - TAPD Pemkab Serang bakal mengawal realisasi anggaran OPD secara berkala agar tidak ada lagi program yang mengalami luncuran ke tahun berikutnya.

Intinya:

• TAPD akan mengevaluasi realisasi anggaran OPD setiap periode.
• OPD dengan realisasi rendah terancam pemotongan TPP.
• OPD teknis disebut masih rendah dalam realisasi pekerjaan konstruksi.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan mengawal realisasi atau serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap periodenya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi anggaran berjalan maksimal sesuai perencanaan dan tidak ada lagi program yang mengalami luncuran ke tahun berikutnya.

Kenapa TAPD Akan Mengawal Realisasi Anggaran?

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang, Zaldi Dhuhana, menilai adanya program yang dilanjutkan ke tahun berikutnya menjadi indikasi lemahnya perencanaan OPD.

Karena itu, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala agar perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih maksimal.

“Agar tidak ada luncuran, maka akan kita kawal dan akan dilakukan evaluasi kinerja bagi OPD,” katanya, Jumat 22 Mei 2026.

OPD Teknis Disebut Masih Rendah

Zaldi mengatakan, nilai evaluasi kinerja OPD akan terdampak apabila perencanaan dan realisasi tidak berjalan sesuai target.

Berdasarkan evaluasi triwulan pertama, OPD yang masuk kategori OPD teknis justru masih memiliki realisasi rendah.

“Seperti yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Karena tadi rencana umum pengadaan dan realisasi tidak tepat,” ujarnya.

TPP OPD Bisa Dipotong

Pemkab Serang juga menyiapkan sanksi bagi OPD yang realisasi belanjanya tidak maksimal.

Sanksi tersebut berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai nilai evaluasi kinerja masing-masing OPD.

“Jadi kalau nilainya turun rendah 15 persen maka TPP nya juga akan dipotong 15 persen satu dinas itu. Yang kinerjanya kurang baik akan terdampak pada TPP,” pungkasnya.

Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim

BACA JUGA: Berita Politik terbaru lainnya di FOKUS Politik