Ekonomi Politik dan Tantangan Perlindungan Lingkungan di Indonesia

Ilustrasi hubungan antara pembangunan ekonomi, aktivitas industri, dan upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.

OPINI PUBLIK – Pembangunan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah telah memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan, kemajuan teknologi, serta terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, pembangunan juga kerap menghadirkan tantangan baru, terutama terhadap kelestarian lingkungan.

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan. Aktivitas ekonomi yang terus berkembang membutuhkan pemanfaatan sumber daya alam dalam jumlah besar. Di sisi lain, pemanfaatan yang tidak terkendali dapat memicu berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, banjir, hingga perubahan iklim.

Dalam memahami persoalan tersebut, pendekatan ekonomi politik menjadi salah satu perspektif yang relevan. Pendekatan ini melihat bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pembangunan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Ekonomi politik mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuasaan politik dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sering kali melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam praktiknya, kepentingan ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, maupun kawasan industri misalnya, kerap dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang tidak sedikit apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan faktor alam. Di dalamnya terdapat dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling memengaruhi. Kelompok yang memiliki modal besar umumnya memiliki akses dan pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan, sementara kepentingan masyarakat lokal maupun keberlanjutan lingkungan terkadang belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Dari perkembangan pemikiran ekonomi politik kemudian lahir pendekatan yang dikenal sebagai ekologi politik. Pendekatan ini berupaya menjelaskan hubungan antara manusia, lingkungan, dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Melalui perspektif ini, kerusakan lingkungan dipahami sebagai hasil dari berbagai keputusan sosial dan politik yang dibuat manusia, bukan sekadar fenomena alam semata.

Sebagai contoh, kasus pencemaran sungai akibat limbah industri tidak cukup dipahami hanya dari aspek teknis lingkungan. Persoalan tersebut juga perlu dilihat dari sisi siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas industri, siapa yang menanggung dampak pencemaran, serta bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pendekatan ekonomi politik dan ekologi politik sangat relevan untuk memahami berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini. Salah satu contohnya adalah deforestasi atau berkurangnya luas kawasan hutan akibat alih fungsi lahan. Perubahan fungsi hutan memang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan yang besar dalam jangka panjang, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya risiko bencana.

Selain deforestasi, persoalan sampah dan pencemaran juga menunjukkan adanya hubungan erat antara aktivitas ekonomi dan lingkungan. Peningkatan produksi barang konsumsi menghasilkan volume sampah yang terus bertambah. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi diperoleh oleh produsen, sementara beban pengelolaan limbah sering kali harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui penerbitan regulasi yang lebih ketat. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan perlu terus ditingkatkan. Lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan bersama yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlangsung terus-menerus pada akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup manusia, baik melalui meningkatnya risiko bencana, berkurangnya ketersediaan air bersih, maupun menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, pendekatan ekonomi politik memberikan pemahaman bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara ekonomi dan kekuasaan. Sementara itu, ekologi politik membantu melihat persoalan lingkungan secara lebih luas dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi secara bersamaan. Dengan memahami kedua pendekatan tersebut, upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan secara lebih komprehensif demi keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Penulis: Ermawati, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Politik Universitas Pamulang Kampus Serang.

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini penulis dan menjadi tanggung jawab pribadi penulis. Isi tulisan tidak selalu mencerminkan pandangan redaksi FOKUS.

Catatan Redaksi: Naskah telah melalui penyuntingan redaksi tanpa mengubah substansi dan pandangan penulis.