Ketimpangan Ekonomi sebagai Produk Kebijakan Politik di Indonesia

Ilustrasi kesenjangan ekonomi di Indonesia yang memperlihatkan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik.

FOKUS NASIONAL - Pertumbuhan ekonomi kerap menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Namun di balik angka pertumbuhan yang terus meningkat, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia.

Kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan ekonomi masih dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata.

Dalam kajiannya, Syifa Nurul Urohmah, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, menilai ketimpangan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan politik yang diterapkan pemerintah.

Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah distribusi pendapatan yang masih belum merata.

Kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah masih menjadi persoalan yang terus muncul dalam pembangunan nasional.

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang memadai juga belum dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Peran APBN dalam Pemerataan Ekonomi

Dalam upaya mengurangi ketimpangan, kebijakan fiskal memiliki peran penting. Kebijakan ini diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut kajian tersebut, penggunaan APBN yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Kebijakan fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih adil.

Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk meningkatkan investasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang terlalu lebar.

APBN tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mencerminkan keputusan politik pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Demokrasi dan Menguatnya Oligarki

Tulisan tersebut juga menyoroti hubungan antara demokrasi dan oligarki di Indonesia.

Keberhasilan demokrasi dinilai tidak hanya diukur dari proses politik yang berlangsung, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, perkembangan demokrasi disebut tidak menutup kemungkinan melahirkan kelompok elit dan oligarki yang semakin kuat.

Lemahnya supremasi hukum disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong menguatnya oligarki.

Oligarki berbeda dengan elit politik. Jika elit memperoleh pengaruh dari jabatan atau kekuasaan formal, oligarki bertumpu pada kekuatan ekonomi yang dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk kekuasaan lainnya.

Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi

Ketimpangan ekonomi juga berkaitan dengan stabilitas perekonomian nasional.

Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disertai depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan harga barang impor dan mendorong inflasi.

Dampak tersebut paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena daya beli mereka ikut menurun.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan energi membuat pengeluaran rumah tangga semakin besar. Pada saat yang sama, konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional mengalami tekanan.

Ketidakpastian ekonomi juga dapat membuat perusahaan menunda ekspansi, melakukan efisiensi operasional, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Sektor manufaktur dan konstruksi menjadi sektor yang disebut paling rentan terdampak kondisi tersebut.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan akibat menurunnya daya beli masyarakat dan semakin ketatnya akses pembiayaan.

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan inklusif melalui penguatan perlindungan sosial serta stimulus ekonomi yang menyasar kelompok rentan.