Gubernur Banten Andra Soni Tinjau Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Pandeglang

Progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Sekolah yang dibangun di atas lahan 11 hektare tersebut menjadi bagian dari program nasional pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

FOKUS PANDEGLANG - Gubernur Banten Andra Soni dijadwalkan melakukan monitoring pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Senin, 8 Juni 2026. Sekolah Rakyat tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang seluas 11 hektare dengan luas bangunan mencapai 27.272 meter persegi.

Pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Intinya:

• Gubernur Banten Andra Soni dijadwalkan meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari.
• Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan 11 hektare dengan luas bangunan 27.272 meter persegi.
• Kabupaten Pandeglang memperoleh kuota 270 calon siswa Sekolah Rakyat.
• Calon siswa yang diterima berasal dari Desil 1 dan Desil 2.
• Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Dijadwalkan Tinjau Progres Pembangunan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat saat ini masih berlangsung dan terus dikebut.

“Saat ini terus dikebut. Dan siang entah sore ini, Gubernur Banten, Pak Andra Soni akan melakukan kunjungan melihat progres pembangunan,” katanya kepada FOKUS.CO.ID, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Wawan Setiawan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Gubernur Banten dijadwalkan tiba antara pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB.

“Tapi kalau dari jadwal yang ada itu antara pukul 14.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB,” katanya.

Pandeglang Dapat Kuota 270 Calon Siswa

Wawan Setiawan menjelaskan pengelolaan Sekolah Rakyat berada di bawah Pemerintah Provinsi Banten sehingga peserta didik berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Banten.

“Masing-masing kabupaten dan kota mendapatkan kuota calon siswa Sekolah Rakyat. Kabupaten Pandeglang sendiri mendapatkan kuota 270 siswa,” katanya.

Kuota tersebut terdiri atas 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa tingkat SMA sederajat.

“Untuk calon siswa ini kita masih melakukan verifikasi lapangan. Jadi Sekolah Rakyat ini akan menampung siswa dari Kabupaten Pandeglang sebanyak 270 orang yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2,” katanya.

Target Nasional Pembangunan Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Presiden Prabowo mengumumkan pada tahun tersebut akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.

"Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," katanya dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Prabowo menegaskan program tersebut sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat miskin.

"Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," ujarnya.

Presiden Prabowo juga menargetkan 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial telah memiliki sejumlah gedung yang dapat segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program tersebut, sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul.

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 200 unit per tahun sehingga dalam lima tahun ke depan terdapat satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan.

"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan," katanya.

Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Koordinator Perekonomian diminta untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dan semangat persatuan dalam menjalankan program pembangunan.

"Kita harus belajar dari sejarah. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam lima atau sepuluh tahun. Ini adalah kerja keras berpuluh-puluh tahun, sejak 1945 dan seterusnya," ujarnya.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan menyerukan semangat gotong royong dan musyawarah.

"Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita," katanya.

Penulis: Fuad Hasan | Editor: Ibrahim