Polda Banten Tegaskan Rekrutmen Polri 2026 Gratis, Tanpa Calo dan Jalur Khusus

FOKUS BANTEN - Polda Banten menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH). Seluruh tahapan seleksi dipastikan berlangsung tanpa pungutan biaya dan tanpa praktik percaloan.

Kapolda Banten melalui Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip BETAH.

Intinya:

• Polda Banten menegaskan rekrutmen anggota Polri 2026 berlangsung dengan prinsip BETAH.
• Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan tidak memberi ruang bagi praktik percaloan.
• Penerimaan Taruna/i Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler yang diselenggarakan SSDM Polri.
• Tidak ada kuota khusus, kuota Mabes, maupun jalur lainnya dalam seleksi Akpol 2026.
• Polri telah menetapkan syarat fisik, usia, akademik, dan administrasi untuk seleksi Akpol dan Bintara 2026.

Polda Banten Tegaskan Rekrutmen Berdasarkan Kemampuan Peserta

Maruli menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip BETAH.

“Seluruh proses rekrutmen berjalan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi ini,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Maruli, keberhasilan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan masing-masing dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Percayalah pada kemampuan diri sendiri, karena kelulusan ditentukan oleh hasil kerja keras dan kompetensi, bukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Penerimaan Akpol 2026 Hanya Melalui Jalur Reguler

Maruli menegaskan penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan melalui jalur reguler yang diselenggarakan oleh SSDM Polri.

“Tidak ada jalur lain dalam penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026, termasuk kuota khusus, kuota Mabes, maupun kuota lainnya. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Polda Banten berharap seluruh proses rekrutmen Anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan calon anggota Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Syarat Seleksi Akpol dan Bintara Tahun Anggaran 2026

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan syarat pendaftaran untuk seleksi Akpol dan Bintara Tahun Anggaran 2026 melalui pengumuman nomor: Peng/ 6 /III/DIK.2.1./2026.

Persyaratan Fisik dan Usia

Persyaratan	Ketentuan
Tinggi badan pria	Minimal 165 cm
Tinggi badan wanita	Minimal 160 cm (khusus Bintara PTU)
Usia minimal	18 tahun saat dilantik
Usia maksimal lulusan SMA/sederajat	21 tahun
Usia maksimal lulusan S1	27 tahun
Kesehatan	Tidak bertato, tidak bertindik (kecuali alasan adat/agama), dan tidak memiliki riwayat kesehatan yang menghambat tugas kepolisian

Standar Akademik

• Lulusan Tahun 2026 menggunakan nilai rata-rata rapor semester V dengan nilai minimal biasanya di angka 70.00 hingga 75.00 tergantung jalur seleksi.
• Lulusan tahun sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan standar akumulasi minimal yang ditentukan oleh masing-masing Polda.

Persyaratan Administrasi

• KTP asli dan fotokopi.
• Kartu Keluarga (KK).
• Akta Kelahiran.
• Ijazah asli dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
• Tidak menikah selama masa pendidikan.

Verifikasi Berkas dan Pendaftaran

Seluruh berkas administrasi harus diunggah terlebih dahulu melalui portal penerimaan.polri.go.id sebelum dilakukan verifikasi di tingkat Polres atau Polda.

Polri kembali menegaskan penerapan prinsip BETAH dalam setiap tahapan seleksi. Calon peserta juga diingatkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri sebelum mendaftar guna memastikan kesiapan fisik.

Pendaftaran dilakukan secara gratis dan masyarakat diminta melaporkan apabila menemukan praktik percaloan melalui saluran pengaduan resmi Polri.

Penulis: Fuad Hasan | Editor: Ibrahim