KPAI Tangani 426 Kasus Pelanggaran Hak Anak

FOKUS NASIONAL - KPAI menangani 426 kasus pelanggaran hak anak sepanjang Januari hingga April 2026, didominasi kekerasan fisik, psikis, dan konflik keluarga.

Intinya:

• KPAI menangani 426 kasus pelanggaran hak anak dalam empat bulan.
• Kasus terbanyak berasal dari lingkungan keluarga dan pendidikan.
• Kekerasan fisik dan kejahatan seksual menjadi kasus dominan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 426 kasus pelanggaran hak anak selama periode Januari hingga April 2026. Sementara jumlah masyarakat yang mengakses kanal pengaduan KPAI mencapai 301 orang.

Kanal aduan tersebut meliputi chatbot, email, surat, telepon, hingga laporan langsung ke kantor KPAI.

Dari total 426 kasus, sebanyak 403 kasus mendapat layanan psikoedukasi. Sedangkan 23 kasus lainnya ditindaklanjuti melalui pengawasan lapangan, mediasi, case conference, dan rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait.

Kasus pengawasan didominasi laporan nonpengaduan yang berasal dari kasus viral sebanyak 14 kasus. Sementara pengawasan berdasarkan aduan masyarakat tercatat sebanyak sembilan kasus.

"Sebaran wilayah pengawasan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara," mengutip Laporan Pengawasan KPAI per Januari-April 2026 yang disampaikan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono kepada Kesehatan Liputan6.com pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kasus Banyak Terjadi di Keluarga dan Sekolah

Pada data pengaduan, kasus terbagi dalam dua klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 261 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 165 kasus.

Kasus paling dominan pada klaster PHA berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 209 kasus.

Permasalahan yang paling banyak dilaporkan meliputi anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua dan keluarga sebanyak 58 kasus. Selain itu, terdapat 53 kasus anak korban pelarangan akses bertemu orang tua serta 29 kasus terkait pemenuhan hak nafkah.

Isu pendidikan juga masih tinggi dengan total 46 kasus. Laporan didominasi kasus anak korban kebijakan sekolah, diskriminasi akibat tunggakan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), dan perundungan di satuan pendidikan.

Kondisi tersebut membuat lingkungan keluarga dan pendidikan masih menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak anak.

Kekerasan Fisik dan Kejahatan Seksual Mendominasi

Pada klaster Perlindungan Khusus Anak, kasus paling dominan adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 76 kasus. Sementara anak korban kejahatan seksual tercatat sebanyak 57 kasus.

Kasus kekerasan fisik didominasi penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan. Sedangkan kasus kejahatan seksual banyak berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak.

KPAI juga mencatat 12 kasus anak korban pornografi dan kejahatan siber. Selain itu terdapat lima kasus penculikan dan perdagangan anak serta delapan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

DKI Jakarta Jadi Wilayah dengan Pengaduan Tertinggi

Berdasarkan data sebaran wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat sebanyak 96 kasus, Jawa Timur 36 kasus, Banten 30 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak 23 kasus.

Berdasarkan kelompok usia, korban paling banyak berada pada rentang usia 5-12 tahun dan 13-17 tahun.

Tercatat sebanyak 242 anak usia 5-12 tahun menjadi korban. Sementara anak usia 13-17 tahun sebanyak 204 anak dan anak usia di bawah lima tahun sebanyak 114 anak.

Mayoritas Pelaku Orang Terdekat Anak

Berdasarkan pola hubungan pelaku dengan korban, mayoritas kasus dilakukan oleh orang terdekat anak.

Relasi pelaku dengan korban berasal dari orangtua sebanyak 156 kasus, teman sebanyak 16 kasus, dan pendidik sebanyak sembilan kasus.

Dalam hambatan akses keadilan, KPAI mencatat keterlibatan pihak sekolah sebanyak 27 kasus, instansi pemerintahan sebanyak 10 kasus, pihak lainnya sebanyak 19 kasus, serta aparat penegak hukum sebanyak tujuh kasus.

KPAI Soroti Perlindungan Anak Belum Optimal

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), tingginya angka kasus dinilai menunjukkan belum optimalnya pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau best interests of the child.

KHA menegaskan setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang aman, memperoleh pengasuhan layak, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah.

Banyaknya pengaduan disebut mengindikasikan masih lemahnya sistem dukungan keluarga dan perlindungan sosial.

"Oleh karena itu, negara perlu memperkuat upaya pencegahan, intervensi, serta layanan pemulihan bagi anak korban demi memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi," kata Aris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kondisi tersebut juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim

FAQ

Berapa jumlah kasus pelanggaran hak anak yang ditangani KPAI?

KPAI menangani 426 kasus pelanggaran hak anak selama Januari hingga April 2026.

Kasus apa yang paling banyak dilaporkan ke KPAI?

Kasus paling dominan meliputi kekerasan fisik dan/atau psikis serta kejahatan seksual terhadap anak.

Wilayah mana dengan jumlah pengaduan tertinggi?

DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus.

Kelompok usia anak mana yang paling banyak menjadi korban?

Kelompok usia 5-12 tahun dan 13-17 tahun menjadi korban terbanyak berdasarkan data KPAI.

Siapa pelaku yang paling banyak terlibat dalam kasus anak?

Mayoritas pelaku berasal dari orang terdekat anak, terutama orangtua.